Pelajaran Penting dari Kasus Chromebook: Apa yang Harus Ditata Ulang?
Kasus pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim kini jadi sorotan karena diduga merugikan negara hingga Rp 1,9 triliun. Selain dampak hukum dan politiknya, skandal senilai nyaris Rp 10 triliun ini menyimpan pelajaran berharga—baik soal kebijakan digitalisasi pendidikan, transparansi, maupun kesiapan wilayah. Yuk kita ulas pelajaran penting yang bisa kita ambil.
1. Pentingnya Seleksi Teknologi yang Sesuai
1. Rekomendasi Teknis Harus Didengar
Sebelum ditetapkan sebagai perangkat utama, tim teknis sebenarnya menyatakan bahwa Chromebook kurang cocok—terutama karena banyak wilayah di Indonesia belum memiliki internet stabil. Mengabaikan rekomendasi ini ternyata berdampak buruk.
2. Pertimbangkan Kondisi Lokal
Teknologi yang berhasil di kota besar belum tentu cocok digunakan di desa dengan infrastruktur tipis. Kasus ini jadi pengingat bahwa kebijakan nasional perlu mempertimbangkan konteks lokal.
3. Evaluasi Dampak Jangka Panjang
Chromebook ideal untuk daring, tapi jika infrastruktur tidak mendukung, maka fungsinya tidak maksimal. Oleh karena itu, evaluasi jangka panjang seharusnya jadi prioritas sebelum peluncuran skala besar.
2. Transparansi Anggaran dan Pengawasan yang Ketat
1. Kerugian Negara Rp 1,9 Triliun
Kejaksaan Agung telah mengungkap selisih signifikan antara harga pembelian dan nilai pasar, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1,98 triliun.
2. Proses Pengadaan yang Patut Diduga
Bukan sekadar distribusi, penyidikan menunjukkan adanya campur tangan pejabat penting, termasuk eks staf khusus dan teknis dalam pengadaan laptop ini.
3. Kolaborasi dengan Teknologi Global Perlu Pengawasan
Kasus ini sampai melibatkan pemeriksaan Google Indonesia, untuk menelusuri bagaimana Chromebook jadi pilihan utama.
3. Akuntabilitas dan Penegakan Hukum
1. Lima Vendor Terseret Kasus
Tak hanya pejabat, sejumlah perusahaan seperti Advan, Axioo, Zyrex, Evercoss, dan SPC juga disorot dalam pengadaan ini.
2. Pejabat hingga Mantan Stafsus Terjerat
Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka—peran mereka dalam skema ini sedang diselidiki mendalam oleh Kejagung.
3. Butuh Reformasi Birokrasi dan ETIKA Pemerintahan
Kasus ini memperingatkan bahwa tanpa akuntabilitas kuat, potensi penyimpangan di anggaran besar tetap tinggi. Reformasi prosedur pengadaan dan evaluasi kebijakan wajib jadi perhatian.
Penutup – Dari Chromebook, Kita Belajar Lebih dari Sekadar Modul Digital
Kasus Chromebook bukan cuma soal perangkat—tapi soal bagaimana kita mendesain kebijakan digitalisasi yang bijak, transparan, dan adil. Pelajaran dari skandal ini harus mendorong perbaikan sistem pengadaan, akuntabilitas, dan pendekatan ramah konteks lokal. Semoga Indonesia jadi makin siap menghadapi era digital secara berintegritas.
