Hari Ini DPR RI Ulang Tahun ke‑80: Refleksi Delapan Dekade Pemerintahan dan Kritik Publik
bapakbisnis.com – Tanggal 29 Agustus 2025 jadi momen penting: DPR RI genap berusia 80 tahun. Ini bukan perayaan biasa—tapi kesempatan untuk refleksi perjalanan lembaga perwakilan rakyat, kritik publik, dan harapan reformasi ke depan. Yuk kita kulik bersama sejarahnya, respons masyarakat, dan apa yang bisa kita pelajari dari delapan dekade perjalanan legislatif Indonesia.
Sejarah Panjang – Dari KNIP ke DPR RI Sekarang
Tahun ini DPR merayakan HUT ke‑80 berdasarkan penetapan tanggal 29 Agustus 1945 sebagai lahirnya lembaga legislatif—dengan titik awalnya dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang dibentuk sehari setelah pengesahan Undang‑Undang Dasar 1945
KNIP berfungsi sebagai paru-paru pemerintahan bersama Presiden setelah proklamasi. Seiring zaman, KNIP berkembang menjadi DPR, lembaga legislatif resmi yang kita kenal hari ini
Melihat usia 80 tahun ini, DPR sejatinya bisa dibilang seumur bangsa Indonesia—mewakili perjalanan panjang demokrasi dan pemerintahan sejak era kemerdekaan hingga reformasi modern.
Kritik Publik di Tengah Perayaan – Sorotan Netizen dan Tuntutan Reformasi
Momen ulang tahun kali ini ternyata enggak dirayakan meriah—sebaliknya, banyak netizen justru menyuarakan kritik. AyoJakarta melaporkan bahwa perayaan DPR RI ke‑80 “justru dibanjiri kritik pedas” karena dianggap gagal merepresentasikan rakyat
Pernyataan netizen cukup tajam: ada yang menyindir ‘hari berduka nasional’, bahkan hingga meminta pembubaran DPR, atau mengusulkan sistem pemilihan anggota DPR yang lebih independen, tanpa afiliasi partai politik
Fenomena ini menunjukkan bahwa momen seremonial bisa berubah jadi panggung ekspresi publik—dan DPR perlu merespons lebih transparan dan membumi.
Tugas & Fungsi DPR Selama 80 Tahun – Legislasi, Anggaran, Pengawasan
Selepas refleksi sejarah, penting juga kita pahami peran kelembagaan DPR RI. Situs resmi mencatat DPR memiliki fungsi penting dalam:
-
Legislasi: menyusun Prolegnas, membahas, dan menetapkan RUU, termasuk yang diajukan Presiden atau DPD
-
Anggaran: menyetujui APBN, menangani rekomendasi DPD, dan memantau pengelolaan keuangan negara.
-
Pengawasan: mengawasi pelaksanaan UU, penggunaan anggaran, serta implementasi kebijakan pemerintahan.
Selain itu, DPR punya wewenang penting lain seperti menyampaikan imunitas Presiden, membahas amnesti, memilih hakim konstitusi (bersama Presiden), dan lain-lain.
Delapan dekade berjalan, DPR sejatinya punya kontribusi besar bagi demokrasi Indonesia—meski kritik publik menyatakan perlu penyegaran dan reformasi.
Momen Evaluasi – Tantangan Modern Menanti DPR
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa HUT ke‑80 ini adalah momentum tepat untuk refleksi tantangan bangsa ke depan. Ia menyebut isu seperti korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, dan pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas DPR sebagai wakil rakyat.
Dalam konteks ini, 80 tahun bukan umur biasa—ia adalah simbol bahwa lembaga legislatif perlu mengemban tanggung jawab lebih besar untuk menjawab ekspektasi rakyat modern.
Dukungan dan Strategi DPR – Dari Gotong Royong Internal hingga Diplomasi Politik
Pada momen HUT ke‑80 RI (17 Agustus 2025), Sekjen DPR Indra Iskandar menyampaikan pesan penting: ASN parlemen harus mengedepankan semangat gotong‑royong, menjaga keragaman bangsa, dan bekerja bersama demi kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memberikan apresiasi atas penguatan alutsista dan diplomasi era Prabowo Subianto, mencermati bahwa Indonesia makin kuat di panggung global.
Kedua sikap ini menunjukan bahwa DPR mencoba bangun konsolidasi internal dan sinergi kebijakan eksternal untuk menghadapi tantangan kedepan.
Penutup – Refleksi, Kritikan, dan Harapan Reformasi DPR ke Depan
Ulang tahun DPR ke‑80 bukan sekadar jumlah angka. Ia adalah momen untuk mengevaluasi peran legislatif dalam sistem demokrasi—menghormati warisan sejarah, membuka ruang kritik publik, dan menyusun arah masa depan yang lebih responsif.
Harapannya, DPR RI ke depan tak hanya jadi simbol formal, tapi lembaga yang benar-benar menjawab aspirasi rakyat melalui efektifitas kerja, transparansi, dan inovasi kebijakan.
Rekomendasi Aksi Selanjutnya
Aktor | Langkah Disarankan |
---|---|
DPR & Legislator | Jalankan reform akuntabilitas, transparansi anggaran, dan sistem pemilihan unggul. |
Masyarakat & Netizen | Tetap kritis, sampaikan aspirasi konstruktif, dan kawal kinerja DPR. |
Media & Akademisi | Cerdas memberi ruang evaluasi, kritik berbasis data, dan dorong perbaikan sistem. |