Polres Merauke Kawal Aksi Unjuk Rasa Jilid II Dampak Gangguan Jaringan Internet di Kabupaten Merauke
bapakbisnis.com – Polres Merauke kembali mengawal aksi unjuk rasa jilid II yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Papua Selatan pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi ini merupakan kelanjutan protes atas gangguan jaringan internet yang dialami Kabupaten Merauke sejak pertengahan Agustus 2025 dan berulang dari tahun-tahun sebelumnya.
Unjuk rasa berlangsung di kawasan lingkaran Brawijaya hingga ke halaman Gedung DPR Provinsi Papua Selatan. Polisi menyiagakan personel untuk menjaga situasi tetap aman, kondusif, dan mencegah kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada unjuk rasa sebelumnya yang berujung bentrokan dan kerusakan kantor Telkom Merauke.
Artikel ini merinci proses pengawalan Polres Merauke, kronologi aksi, tuntutan yang disampaikan, dan upaya penyelesaian masalah gangguan jaringan internet di wilayah tersebut.
Kronologi dan Alasan Aksi Unjuk Rasa Jilid II di Merauke
Gangguan jaringan internet di Merauke yang terjadi sejak 16 Agustus 2025, akibat kerusakan kabel bawah laut jalur Sorong-Merauke, mengakibatkan lumpuhnya layanan internet 4G Telkomsel dan Indihome. Padahal internet menjadi kebutuhan vital baik warga, pelaku usaha, maupun pemerintah lokal.
Ketidakberesan pemulihan layanan ditanggapi serius oleh masyarakat dan mahasiswa dengan menyelenggarakan aksi unjuk rasa di depan kantor Telkom Merauke pada 21 Agustus 2025. Aksi jilid I berakhir ricuh dan menyebabkan kerusakan fasilitas Telkom hingga penggunaan gas air mata oleh aparat.
Karena tuntutan belum juga terpenuhi dan pemulihan layanan lambat, massa aksi berinisiatif menggelar unjuk rasa jilid II di depan gedung DPR Provinsi Papua Selatan untuk menagih komitmen pemerintah dan PT Telkom.
Strategi Pengamanan Polres Merauke untuk Menjaga Kondusifitas
Polres Merauke menurunkan puluhan personel di titik-titik strategis unjuk rasa demi memastikan keamanan dan kenyamanan warga. Personel gabungan dari Polres, Brimob, dan TNI disiagakan untuk mengantisipasi gangguan yang mengarah pada kekerasan.
Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga, menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara humanis dengan mengedepankan dialog dan pengawasan ketat agar aksi berjalan damai. Patroli intensif dan pengaturan lalu lintas juga dilakukan agar aktivitas masyarakat sekitar tidak terganggu.
Selain itu, posko pengaduan aktif dibuka untuk menerima laporan terkait kejadian dan keluhan masyarakat selama kegiatan berlangsung, sehingga respon cepat bisa dilakukan bila diperlukan.
Tuntutan Massa dan Harapan Masyarakat Merauke akan Pemulihan Internet
Massa aksi menuntut pemulihan layanan internet secara tuntas, pembangunan jalur komunikasi cadangan supaya gangguan tidak terus berulang, dan transparansi anggaran dari PT Telkom Indonesia.
Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah memberikan kompensasi berupa penggantian kerugian dan layanan khusus secara gratis atau potongan harga bagi pelanggan Indihome dan Telkomsel yang terdampak.
Harapan masyarakat tidak hanya pada perbaikan teknis, tapi juga kehadiran pemerintah dan operator yang benar-benar responsif dan bertanggung jawab atas kebutuhan layanan komunikasi yang terus meningkat.
Dampak Gangguan Internet pada Aktivitas Ekonomi dan Pendidikan
Gangguan jaringan internet di Merauke berimbas besar pada sektor ekonomi dan pendidikan. Pelaku usaha daring seperti ojek online, pedagang UMKM berbasis online, hingga konten kreator merugi karena layanan internet putus nyambung.
Sektor pendidikan juga mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pembelajaran daring yang menjadi solusi utama di masa pandemi dan era digital. Pemutusan jaringan menghambat proses pembelajaran dan komunikasi antara guru dan siswa.
Masyarakat merasakan betapa vitalnya internet sebagai sarana hidup dan kerja sehingga tekanan untuk segera mendapatkan solusi menjadi sangat kuat.
Penutup: Komitmen Polres Merauke dan Harapan Penyelesaian Masalah Jaringan
Pengawalan ketat Polres Merauke pada aksi unjuk rasa jilid II ini menunjukkan komitmen aparatur keamanan untuk menjaga proses demokrasi dan aspirasi masyarakat tetap berjalan aman dan tertib.
Semoga dukungan berbagai pihak mendorong pemulihan jaringan internet Merauke bisa lebih cepat, sehingga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kembali normal dan berkembang.
Masalah ini juga menjadi pelajaran penting bahwa infrastruktur digital harus menjadi prioritas pembangunan daerah guna mendukung kemajuan yang berkelanjutan.
